KALTENGSATU, Muara Teweh – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan menegaskan pentingnya pembenahan dan validasi data sebagai langkah utama dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barito Utara.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan pembentukan desa lokus stunting Kabupaten Barito Utara Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Selasa (13/10/2026).

Rapat evaluasi pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan pembentukan desa lokus stunting Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 dihadiri Ketua TP PKK Barito Utara, Hj Maya Savitri Shalahuddin, staf ahli bupati, asisten Sekda, kepala perangkat daerah, Camat se Barito Utara dan undangan lainnya.

Dalam arahannya, ia menyoroti capaian penilaian percepatan penurunan stunting yang dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran dan berbagai intervensi yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Karena itu, seluruh pihak diminta memastikan data yang digunakan benar-benar akurat, terverifikasi, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan program penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh kualitas pendataan dan pelaporan yang menjadi dasar evaluasi pemerintah pusat.

“Satu minggu ini harus ada kemajuan yang signifikan berupa data. Kita semua berbasis data, bukan katanya atau ucapnya,” tegasnya.

Ia meminta seluruh camat, kepala desa, tenaga kesehatan, serta perangkat daerah terkait segera memperbarui data kasus stunting secara by name by address atau berdasarkan nama dan alamat. Data tersebut juga harus dilengkapi dengan titik koordinat rumah warga yang mengalami stunting agar lokasi sasaran penanganan dapat diketahui secara tepat.

Dalam rapat tersebut, disampaikan adanya perbedaan angka kasus stunting, yakni 234 kasus dan 248 kasus berdasarkan data per Juli. Perbedaan ini perlu ditelusuri dan diverifikasi kembali dengan memperjelas periode pendataan serta sumber data yang digunakan.

Berdasarkan pemaparan dalam rapat, kasus stunting tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Barito Utara, dengan Kecamatan Teweh Tengah disebut sebagai wilayah yang memiliki jumlah kasus tertinggi.

Wakil Bupati juga meminta agar data anak yang mengalami stunting dikelompokkan berdasarkan faktor risiko. Hal ini meliputi kondisi pertumbuhan orang tua dan faktor keturunan, kondisi ibu sejak masa kehamilan hingga proses persalinan, serta faktor sosial ekonomi dan lingkungan keluarga.

Pengelompokan tersebut diperlukan agar intervensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Penanganan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pemantauan tenaga kesehatan, bukan dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan penyebab yang mendasarinya.

Selain data identitas dan faktor risiko, kelengkapan informasi lokasi juga menjadi perhatian. Data desa, alamat, dan koordinat rumah sasaran dapat disinergikan dengan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), untuk mengidentifikasi kemungkinan persoalan lingkungan dan infrastruktur yang memerlukan penanganan.

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap efektivitas intervensi gizi, termasuk pemberian makanan tambahan dan pemenuhan asupan nutrisi anak. Setiap bentuk intervensi harus memperhatikan kebutuhan anak dan hasil pemantauan tenaga kesehatan agar manfaatnya dapat lebih optimal.

Di samping itu, edukasi kepada orang tua mengenai pemenuhan gizi seimbang, pola makan sehat, dan pola hidup yang mendukung tumbuh kembang anak perlu terus diperkuat. Peran keluarga dinilai penting dalam memastikan intervensi yang diberikan dapat berkelanjutan.

Melalui arahan Bupati H. Shalahuddin yang disampaikan melalui Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan tersebut, seluruh anggota TPPS, camat, kepala desa, perangkat daerah, serta pihak terkait diminta meningkatkan koordinasi dan komitmen dalam memperbaiki kualitas data stunting.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap pembenahan data yang dilengkapi identitas, alamat, koordinat, dan faktor risiko dapat menjadi dasar penentuan desa lokus serta pelaksanaan intervensi yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.(kh3)