H Tajeri KALTENGSATU, Muara Teweh – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 beserta lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan dan masukan kepada pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Karya Indonesia Raya dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027, di ruang rapat DPRD, Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaiannya, H. Tajeri menjelaskan bahwa pembahasan Raperda APBD merupakan bagian dari amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Setelah memperhatikan pidato Bupati, jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum Fraksi KIR, serta hasil rapat pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, Fraksi KIR menyampaikan sejumlah catatan penting.
Salah satu perhatian utama adalah belanja daerah dalam APBD 2027 yang mencapai sekitar Rp3,063 triliun. Menurut H. Tajeri, alokasi anggaran tersebut harus diarahkan untuk menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara.
Pada bidang pendidikan, Fraksi KIR meminta agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan hingga desa-desa terpencil.
Perhatian juga perlu diberikan kepada lembaga pendidikan nonformal dan swasta, termasuk pondok pesantren, madrasah diniyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, sekolah minggu, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidiknya.
Di bidang kesehatan, Fraksi KIR mendorong penguatan pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Selain itu, pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan diminta dilaksanakan secara transparan serta bebas dari konflik kepentingan.
Untuk sektor ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial, pemerintah daerah diharapkan memperkuat program pemberdayaan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai. Fraksi KIR juga menekankan pentingnya keakuratan data penerima bantuan sosial agar penyalurannya tepat sasaran dan bebas dari intervensi politik.
Catatan berikutnya berkaitan dengan hasil pembahasan Raperda APBD 2027 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, khususnya terhadap perubahan, penambahan, pengurangan, pergeseran, penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
H. Tajeri berharap seluruh kesepakatan tersebut dilaksanakan secara transparan, benar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Karya Indonesia Raya dapat menerima Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 beserta lampirannya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.
Persetujuan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang lebih terarah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara.(kh3)