Indonesia Selasa, 17-11-2026 Jam 07:14:37
KaltengSatu
Home Berita LINTAS-KALTENG Barito Utara

Fraksi PKB Setujui Raperda APBD Barito Utara 2027, Suhendra Sampaikan Delapan Catatan Strategis

by Redaksi - Tanggal 16-11-2026,   jam 07:14:37
Fraksi PKB Setujui Raperda APBD Barito Utara 2027, Suhendra Sampaikan Delapan Catatan Strategis Suhendra

KALTENGSATU, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.

 

Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Suhendra, saat membacakan pendapat akhir Fraksi PKB dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027, di ruang rapat DPRD, Senin (16/11/2026).

 

Dalam penyampaiannya, Suhendra memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran selama proses pembahasan Raperda APBD 2027.

 

Menurutnya, APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

 

"APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif dan formalitas penganggaran, tetapi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta arah pembangunan Kabupaten Barito Utara ke depan," ungkap Suhendra.

 

Setelah mencermati pidato pengantar Bupati, jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum Fraksi PKB, serta hasil pembahasan bersama, pihaknya menyampaikan delapan catatan penting.

 

Pertama, terkait pendapatan daerah, Fraksi PKB mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian sumber pendapatan yang sah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pendataan dan pengawasan pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta kontribusi sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan sektor usaha lainnya.

 

Kedua, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp3,078 triliun harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik.

 

Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui pemerataan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, perhatian terhadap pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, serta peningkatan pelayanan rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan hingga wilayah terpencil.

 

Keempat, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, khususnya peningkatan serta pemeliharaan jalan, jembatan, sarana transportasi, dan akses penghubung antardesa maupun antarkecamatan.

 

Kelima, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM, koperasi, pertanian, perkebunan rakyat, perikanan, serta perluasan akses permodalan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pemasaran produk lokal.

 

Keenam, peningkatan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Utara, termasuk pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, reklamasi, pemulihan lingkungan, serta penanganan dampak kegiatan usaha.

 

Ketujuh, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan pembiayaan dan defisit anggaran secara cermat agar tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan pada tahun berikutnya.

 

Kedelapan, mendorong percepatan penyelesaian persoalan tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah administrasi desa, infrastruktur jalan, dan perkebunan masyarakat, sekaligus mempercepat penentuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Barito Utara.

 

Suhendra menegaskan, seluruh catatan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD 2027 agar anggaran yang telah disepakati benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi PKB menyatakan dapat menerima Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 beserta lampirannya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan tetap memperhatikan catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(kh3)