KALTENGSATU, Muara Teweh - Bupati Barito Utara H Shalahuddin bersama unsur FKPD, Kepala OPD dan pimpinan perusahaan mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.
Rakor tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Senin (7/9/2026). Di Kabupaten Barito Utara, kegiatan berlangsung di Aula Setda lantai I dan diikuti unsur pemerintah daerah terkait.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan pemegang HGU dan PBPH dalam menghadapi potensi peningkatan kejadian karhutla, khususnya pada periode puncak musim kemarau.
Anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, Selasa (8/9/2026), mengapresiasi pelaksanaan rakor tersebut. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dan pihak perusahaan sangat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan penanganan karhutla dapat dilakukan secara terpadu.
“Rakor seperti ini sangat penting karena penanggulangan karhutla tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk perusahaan yang memiliki wilayah kerja dan masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran,” ujar Hasrat.
Ia berharap hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dapat ditindaklanjuti di daerah melalui langkah-langkah konkret, terutama dalam pencegahan sebelum terjadi kebakaran.
Hasrat juga mendorong perusahaan pemegang HGU dan PBPH agar ikut aktif melakukan pencegahan karhutla di wilayah masing-masing, termasuk kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana pemadaman serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Yang paling penting adalah pencegahan. Jangan sampai setelah terjadi kebakaran baru kita bergerak. Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini sehingga potensi kebakaran dapat diminimalkan,” katanya.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi puncak karhutla tahun 2026, sekaligus menjaga lingkungan dan mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat.(kh3)
