KALTENGSATU, Surakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa keberadaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) semakin relevan dan dibutuhkan, tidak hanya oleh insan pers, tetapi juga oleh bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025–2030 di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (4/10/2025).

Meutya menyoroti kondisi industri pers yang saat ini menghadapi tantangan besar, termasuk dampak dari digitalisasi dan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, tantangan tersebut membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara berita yang benar dan berita hoaks.

“Artinya, PWI menjadi makin relevan, makin dibutuhkan, maka persatuan PWI tidak hanya dibutuhkan oleh insan pers, tetapi juga oleh bangsa dan negara,” ujar Meutya.

Ia menekankan pentingnya media arus utama (mainstream) dan media konvensional sebagai penjaga etika jurnalistik. Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi di media sosial, hanya media yang berpegang pada prinsip jurnalistik yang mampu menjaga integritas informasi.

“Etika jurnalistik itu ada pada media mainstream, media konvensional yang telah menjaga bangsa ini sejak lahir sampai sekarang, tanpa mengecilkan media sosial yang sepuluh tahun terakhir berkembang pesat,” jelas Meutya.

Menkomdigi juga mengajak insan pers untuk meneladani semangat para wartawan pendahulu yang telah menyuarakan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri—sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh media sosial.

“Oleh karena itu, kombinasi keduanya menjadi penting, tidak boleh satu melampaui yang lain, keduanya harus berjalan beriringan dengan baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk mendukung ekosistem media melalui regulasi yang berpihak pada insan pers, seperti Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights, yang mewajibkan platform digital memberi kompensasi kepada media atas konten jurnalistik yang diambil.

“Kami undang platform untuk mau patuh. Ada satu platform, Google, yang membantu ekosistem media yang sudah ada. Ketika mengambil karya produk jurnalistik, mereka wajib memberikan kompensasi,” ungkap Meutya.

Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat sinergi antara media sosial dan media konvensional agar keduanya dapat bersanding secara seimbang dan saling memperkuat.

Pengukuhan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030, menurut Meutya, harus menjadi momentum kebangkitan baru bagi PWI. Ia berharap PWI menjadi rumah yang aman dan produktif bagi para anggotanya untuk terus menghasilkan karya jurnalistik yang kredibel, independen, dan berintegritas.

“Pengukuhan ini jangan hanya seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali arti penting pers sebagai cahaya penguat persatuan bangsa,” katanya.

Menkomdigi juga mendorong agar kerja sama antara PWI pusat dan pemerintah pusat diikuti oleh hubungan serupa antara PWI daerah dan pemerintah daerah.

“Kami juga akan sampaikan ke Kadis Kominfo bahwa pemda wajib bekerja sama dengan PWI di seluruh Indonesia. Pemerintah harus mendukung PWI dan ekosistem media tanah air,” pungkas Meutya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir secara resmi mengukuhkan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025–2030. Ia menegaskan bahwa PWI akan terus mengemban misi mewujudkan kehidupan pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat.

“PWI adalah organisasi yang mengemban misi terwujudnya kehidupan pers yang merdeka, profesional, bermartabat, dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik,” ujar Munir.(*)