KALTENGSATU, Muara Teweh – Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara terus berupaya memperkuat pendampingan penyuluh pertanian kepada petani sebagai salah satu langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan percepatan swasembada pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, H. Adi Haryadi, S.Pi., M.Si., dalam laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyuluh Pertanian (Temu Teknis) Tingkat Kabupaten Barito Utara Tahun 2026, yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Teweh Tengah, Senin (9/11/2026).

Dalam laporannya, Adi Haryadi menyampaikan bahwa ketahanan pangan dan swasembada pangan merupakan salah satu program penting nasional yang memerlukan penanganan secara serius, efektif, efisien, profesional, dan berkelanjutan.

Menurutnya, penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian karena menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan, pembinaan, serta transfer pengetahuan dan teknologi kepada petani.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91 Tahun 2013, tugas pokok penyuluh pertanian meliputi persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian.

Evaluasi kegiatan penyuluhan juga menjadi bagian penting untuk menilai perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak kegiatan, sekaligus menjadi dasar penyusunan program dan pengembangan kegiatan pada tahun berikutnya.

Adi Haryadi juga memaparkan perkembangan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Barito Utara berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Saat ini tercatat sebanyak 32 penyuluh swadaya, 665 kelompok tani dengan jumlah petani binaan sekitar 14.000 orang, serta 55 gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan 13 kelembagaan ekonomi petani.

Dari jumlah petani binaan tersebut, sebanyak 12.604 orang telah mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian memiliki sejumlah tanggung jawab strategis.

Di antaranya memfasilitasi proses pengalihan penyuluh pertanian ASN dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian, menyinergikan penyuluh ASN dan penyuluh swasta, melakukan pembinaan, menjaga fungsi dan pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta memperkuat kelembagaan petani dan pemutakhiran data penyuluhan.

Ia berharap seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Barito Utara dapat terus meningkatkan profesionalisme dan memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas pendampingan kepada petani.

Pada kesempatan tersebut, Adi Haryadi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah berpartisipasi dalam kegiatan temu teknis tersebut.

"Kami mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, menyerap materi yang disampaikan narasumber, serta merumuskan berbagai masukan dan kebijakan untuk mendukung program penyuluhan pertanian pada tahun 2027," ujarnya.

Melalui kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas penyuluh, serta langkah strategis yang lebih terarah dalam mendukung pembangunan pertanian dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara.(kh3)